Apa itu Bank Syariah dan Landasan Hukum Bank Syariah

  • 3 min read
  • Mei 25, 2021

Dalam dunia Perbankan, kita pasti nggak asing sama yang namanya bank syariah . Fungsi bank  syariah tidaklah jauh berbeda dengan bank lainnya pada umumnya, contohnya sebagai penyedia jasa pembayaran, pegelola investasi dan tambahannya yaitu berupa fungsi sosial seperti pengelolaan dana zakat, penerima serta penyalur dana kebijakan. Nah apa sih yang dimaksud dengan bank syariah itu sendiri? Berikut penjelasannya,

Pengertian bank syariah

Sesuai UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum  islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (‘adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahah), universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung gharar, maysir,riba zalim, dan obyek yang haram. Selain itu, UU Perbankan Syariah juga mengamankan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya sesuai kehendak pemberi wakaf (wakif).

Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan kewenangan kepada MUI yang fungsinya dijalankan oleh organ khususnya yaitu DSN-MUI untuk menerbitkan fatwa kesesuaian syariah suatu produk bank. Kemudian Peraturan Bank Indonesia (sekarang PJOK ) menegaskan bahwa produk perbankan syariah hanya boleh ditawarkan kepada masyarakat setelah bank mendapat fatwa dari DSN-MUI dan memperoleh ijin dari OJK. Pada tataran operasional pada setiap bank syariah juga diwajibkan memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang fungsinya ada dua, pertama fungsi pengawasan syariah dan  kedua fungsi advisory (penasehat) ketika bank dihadapkan pada pertanyaan mengenai apakah suatu aktivitasnya sesuai syariah apa tidak, serta dalam proses melakukan pengembangan produk yang akan disampaikan kepada DSN untuk memperoleh fatwa. Selain fungsi-fungsi itu, dalam perbankan syariah juga diarahkan memiliki fungsi internal audit yang fokus pada eksternal yang digunakan bank syariah adalah auditor yang memiliki kualifikasi di bidang syariah.

Landasan hukum syariah

Dasar hukum mengenai bank syariah mengacu Undung-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tntang Perbankan (UU 10/1998) dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UU 21/2008).

Prinsip Syariah dalam perbankan Syariah

Menurut UU No.10 Tahun 1998 ,

Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).

Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008

prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Mengenai penekanan prinsip syariah dalam perbankan syariah juga dapat dilihat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007  Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah (PBI/9/2007) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 (PBI/10/2008).

Tujuan dan Fungsi Perbankan Syariah

Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan pada Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Sedangkan fungsi dari perbankan syariah adalah:

  1. Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
  2. Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah,hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
  3. Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).
  4. Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikan sekilas tentang bank syariah semoga bisa menginsiprasi buat temen-temen buat baca dan nambah-nambah referensi untuk mengetahui tentang bank syariah .

 

Ditulis Oleh : Desi Nurana S.H.

 

 

Post Terkait :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *