Dasar Hukum Cryptocurrency 2021

  • 3 min read
  • Jun 02, 2021
Dasar Hukum Cryptocurrency 2021

Dasar Hukum Cryptocurrency 2021

Hay hay temen-temen pintar hukum gimana nih kabar hari ini. setelah kemarin kita bahas tentang Apa itu Bank Syariah dan Landasan Hukum Bank Syariah. Hmmmmm di antara kalian pernah nggak sih denger yang namanya cripto. Okey yuk kita ulas apa itu cripto. Cryptocurrency disebut sebuah mata uang digital atau virtual yang dijamin oleh cryptography dan pihak Kominfo sedang mengamati perkembangan crypto, seperti dikutip dari Investopedia. Dengan adanya cryptography, mata uang digital ini menjadi hampir tidak mungkin dipalsukan. Kali ini PinterInternet.com akan membahas tentang landasan atau dasar hukum Cryptocurrency ditahun 2021. simak selengkapnya disini.

Dasar Hukum Cryptocurrency 2021
Dasar Hukum Cryptocurrency 2021

UU No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menjelaskan bahwa Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah. Sedangkan Uang adalah alat pembayaran yang sah. Lalu bagaimana dengan mata uang virtual?

Yaps uang virtual adalah alat yang biasa digunakan untuk investasi berjangka dalam perdagangan berjangka komuditi. Lalu apa perdagangan komuditi itu sendiri. Dalam UU no.10 tahun 2011 tentang perubahan UU no. 32 tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komuditi menjelaskan bahwa Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Perdagangan Berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penarikan Margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.

Dan dalam upaya untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik, untuk mendukung upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional yang berkaitan dengan perdagangan global, serta agar Perdagangan Berjangka Komoditi yang bertujuan meningkatkan kegiatan usaha Komoditi dapat terselenggara secara teratur, wajar, efisien, efektif, dan terlindunginya masyarakat dari tindakan yang merugikan serta memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang melakukan kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi, perlu pengaturan yang lebih jelas dalam pelaksanaan Perdagangan Berjangka Komoditi.

Sehingga negara melegalkan tentang adanya investasi berjangka berupa Cripto tersebut. Namun dalam pelaksanaan investasi berjangka Cripto tersebut terdapat badan pengawasan.  Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi tersebut yang selanjutnya disebut Bappebti. Bappebti adalah lembaga pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Perdagangan Berjangka.

Dalam pasal 10 UU no.11 Tahun 2011 menjelaskan  bahwa Bursa Berjangka didirikan dengan tujuan menyelenggarakan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yangteratur, wajar, efisien, efektif, dan transparan.

Sedang pasal 16 mengatur tentang tugas bursa berjangka tersebut terkait dengan cripto yang bunyinya adalah Bursa Berjangka bertugas:

  1. Menyediakan fasilitas yang cukup untuk dapat terselenggaranya transaksiKontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang teratur, wajar, efisien, efektif, dan transparan;

  2. Menyusun rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba Bursa Berjangka sesuai denganketentuan yang ditetapkan oleh dan dilaporkan kepada Bappebti;

lalu bagimana dengan sanksi-sanksi orang yang melakukan perdagangan investasi uang virtual tadi. Nah sanksi pertama adalah pasal 71 UU no.10 Tahun 2011 yang bunyinya adalah Setiap Pihak yang melakukan kegiatan Perdagangan Berjangka tanpa memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 25 ayat (2), Pasal 31 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), atau Pasal 39 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, dan denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Kemudian sanksi berikutnya adalah pasal 73B ayat 3 uu no.10 tahun 2011 yang bunyinya adalah Setiap Pihak yang tidak menyimpan Dana Kompensasi dalam rekening yang terpisah dari rekening Bursa Berjangka pada bank yang disetujui oleh Bappebti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun, dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Jadi dalam penyimpanan Cripto dan model perdagangannyalah yang lebih diatur dalam UU. So tidak ada masalah tentang crypto ya buat kalain-kalian yang ingin invest berjangka aman kok. Yang penting pastikan asal usul perusahaannya dan legal tidaknya saham tersebut.

Ya memang perlu kita sadari saat ini invest saham berjangka memang tempat satu-satunya yang sedang booming di jaman milenial saat ini untuk mengembangbiakkan  jumlah uang kalian untuk di masadepan.  So nggak ada yang salah sih dengan cripto yang penting dengan aturan yang benar dan dengan perusahaan berjangka yang berada dalam pengawasan Bappeti guys.

Okey guys buat kalian-kalian yang mau investasi saham dengan menggunakan uang Cripto pleasee jangan sampai terjadi penipuan ya. Pastikan yang anda ikuti itu benar-benar saham yang bisa dipercaya dan bisa menjadi investasi kalian dimasa mendatang ya., oke pantengin terus nih pintar hukum di episode-episode berikutnya. Biar kalian nggak ketinggalan pastinya. End than stay safety, enjoy your activity. See u soon and byee byeee.

Ditulis Oleh : Desi Nurana S.H.

 

Post Terkait :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *